Serayupos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap rencana penugasan TNI untuk menjaga kilang minyak Pertamina yang akan dimulai pada Desember 2025, setelah menjelaskan sikapnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta pada Rabu, 26 November 2025. Ia menegaskan bahwa pengamanan ini diperlukan untuk mencegah gangguan, siapa pun pelakunya, serta memastikan aset strategis negara tetap aman.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil menuturkan bahwa seluruh institusi negara harus bekerja sama dalam menjaga objek vital nasional, terutama kilang minyak yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pasokan energi nasional. Ia menilai penjagaan oleh aparat keamanan akan lebih efektif daripada membiarkan potensi ancaman berkembang.

Menurut Bahlil, upaya pengamanan ini diperlukan mengingat kemungkinan sabotase terhadap kilang minyak masih bisa terjadi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan baik TNI maupun kepolisian dalam mencegah aksi yang dapat mengganggu distribusi energi nasional.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya telah menyampaikan bahwa TNI akan resmi diturunkan untuk mengawasi kilang Pertamina. Kebijakan ini menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang, sebuah mandat yang diatur dalam Undang-Undang TNI, khususnya terkait pengamanan instalasi strategis.

Penjelasan Menhan soal Tugas TNI

Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI pada 24 November 2025, Sjafrie menjelaskan bahwa kilang minyak merupakan objek vital negara yang membutuhkan pengawasan berlapis. TNI ditempatkan sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu untuk memastikan kelancaran operasional dan mencegah ancaman sabotase atau tindak kriminal lainnya.

Penugasan ini, menurut Sjafrie, sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur peran TNI dalam menjaga instalasi strategis nasional. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya untuk antisipasi jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya memperkuat ketahanan energi.

Selain itu, TNI Angkatan Darat akan menjadi matra yang memegang tugas utama dalam penjagaan kilang. Proses ini akan mendapat dukungan pengawasan intelijen dari Badan Intelijen Strategis TNI, dengan fokus pada deteksi dini potensi ancaman yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Urgensi Pengamanan Energi Nasional

Kilang minyak Pertamina berada pada posisi krusial dalam ekosistem energi Indonesia. Gangguan kecil saja pada fasilitas tersebut dapat berimbas pada distribusi BBM, pasokan energi industri, serta stabilitas ekonomi daerah. Kebijakan penguatan pengamanan ini dianggap sebagai langkah antisipatif di tengah dinamika geopolitik global dan peningkatan risiko sabotase digital maupun fisik.

Pengamat energi menilai bahwa aset strategis seperti kilang minyak memang harus dilindungi melalui mekanisme keamanan berlapis. Selain pengamanan fisik oleh aparat, dibutuhkan pula sistem deteksi digital yang mampu mengidentifikasi ancaman siber. Kombinasi keduanya diyakini bisa memperkecil celah yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu.

Dalam konteks nasional, rencana penugasan TNI dapat dilihat sebagai bagian dari transformasi keamanan energi. Selama ini pengamanan objek vital lebih banyak dilakukan oleh aparat kepolisian dan satuan internal perusahaan, namun peningkatan risiko menuntut pendekatan baru.

Sikap Pemerintah dan Potensi Manfaat

Dukungan Bahlil terhadap keterlibatan TNI menunjukkan adanya kesepahaman lintas kementerian mengenai pentingnya keamanan energi. Pemerintah disebut ingin memastikan bahwa pasokan BBM dan produk turunan minyak tidak terganggu oleh ancaman yang sifatnya terencana maupun acak.

Penguatan pengamanan ini juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kesiapan negara dalam mengantisipasi potensi gangguan. Dengan keterlibatan TNI AD dan BAIS, proses deteksi ancaman dinilai akan lebih cepat dan menyeluruh.

Bagi Pertamina, kerja sama dengan institusi pertahanan dapat membantu meningkatkan standar keamanan fasilitas mereka. Hal ini dapat mendorong peningkatan kualitas prosedur operasi serta penyesuaian sistem pengamanan sesuai perkembangan risiko keamanan modern.

Rencana Pelaksanaan dan Harapan Pemerintah

Penugasan TNI untuk menjaga kilang Pertamina rencananya dimulai pada Desember 2025. Pada tahap awal, personel TNI AD akan ditempatkan di beberapa kilang utama untuk mengenali pola aktivitas harian, jalur distribusi, serta titik rawan. Informasi tersebut akan menjadi dasar penguatan sistem keamanan secara nasional.

Langkah ini juga akan disertai koordinasi rutin antara TNI, Polri, Pertamina, dan kementerian terkait. Pemerintah ingin memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan sehingga pengamanan berjalan efektif.

BAIS TNI akan memegang peran penting dalam pemetaan ancaman, baik yang bersumber dari kelompok terorganisir, ancaman internal, maupun potensi serangan siber. Pendekatan intelijen ini dinilai vital untuk memperkecil potensi kebocoran informasi.

Ke depan, pemerintah berharap pengamanan objek vital negara dapat dilakukan melalui sistem yang terpadu dan berkelanjutan. Selain kilang minyak, sejumlah instalasi energi lain seperti depo, terminal BBM, dan jaringan pipa juga berpotensi mendapat pengamanan serupa.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keutuhan aset negara dan menjamin stabilitas pasokan energi. Bahlil menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kolaborasi antar institusi negara dapat meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi risiko keamanan energi di masa mendatang.