Serayupos.com – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang pada Kamis 4 Desember 2025 menjadi momentum bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menegaskan pentingnya budaya integritas, ketika ia meminta seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota memperluas gerakan antikorupsi dari tingkat desa hingga perkotaan demi mencegah praktik korupsi yang dapat merusak tata kelola pemerintahan. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua KPK RI Setyo Budiyanto yang memberikan apresiasi atas capaian antikorupsi Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum, melainkan harus ditopang budaya integritas yang dibangun sejak lingkungan birokrasi terkecil. Ia menyoroti keberhasilan Jawa Tengah yang meraih skor Monitoring Center for Prevention atau MCP KPK sebesar 90,8 pada tahun 2024 serta nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK mencapai 98,29 pada periode 2023 sampai 2024, capaian tertinggi secara nasional. Selain itu, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi kategori terjaga dalam Indeks Integritas KPK dengan skor 79,47 dan memiliki 113 desa antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten.

Ketua KPK Setyo Budiyanto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap kinerja antikorupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, MCP bukan sekadar angka melainkan cerminan kinerja nyata sebuah lembaga dalam upaya pencegahan korupsi. Ia menjelaskan bahwa survei MCP dilakukan secara objektif melalui penilaian pegawai, masyarakat, hingga para ahli. Setyo mengingatkan bahwa komitmen antikorupsi tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan harus menjadi perilaku keseharian seluruh perangkat pemerintah.

Setyo menegaskan bahwa setiap daerah harus terus melakukan perbaikan dan meningkatkan capaian yang sudah baik. Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mempertahankan disiplin kinerja, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan seluruh program pelayanan publik berjalan secara efisien dan transparan. Dengan demikian, upaya menjaga integritas tidak hanya menjadi kewajiban formal tetapi juga bagian dari karakter birokrasi yang profesional.

Ahmad Luthfi dalam penutupannya kembali mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk menjadikan setiap hari sebagai hari antikorupsi. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan akan terus diuji melalui kemampuan daerah menjaga integritas serta kejelasan akuntabilitas publik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan prestasi antikorupsi melalui pengawasan berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor. Ia menyampaikan bahwa integritas adalah modal penting dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat.