Diskursus mengenai banjir Padang kembali membuka wacana mengenai seberapa kuat dampak alih fungsi hutan terhadap kerentanan ekologis. Aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian besar, termasuk perkebunan sawit, disebut para peneliti telah mengubah struktur tanah dan membuat daerah resapan air semakin berkurang. Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan risiko bencana yang muncul berulang. Ketika banjir terjadi, publik bukan hanya membahas curah hujan, tetapi juga rangkaian kebijakan yang membentuk kondisi ekologis saat ini.

Tantangan Tata Kelola Lingkungan di Indonesia

Persoalan banjir di Sumatra dan wilayah lain di Indonesia menunjukkan tantangan besar dalam tata kelola lingkungan. Berbagai kajian menyebut bahwa banjir tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem, tetapi juga menurunnya kualitas lingkungan akibat kombinasi kebijakan penggunaan lahan, degradasi hutan, dan pertumbuhan industri ekstraktif. Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk memiliki strategi jangka panjang yang mengutamakan keberlanjutan ekologis.

Dalam konteks tersebut, kunjungan pejabat ke lokasi bencana seharusnya menjadi momentum refleksi, tidak hanya sebatas kunjungan simbolik. Pemulihan lingkungan membutuhkan langkah yang lebih komprehensif seperti restorasi hutan, penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang. Diskusi publik mengenai rekam jejak kementerian terkait menjadi bagian dari dinamika demokrasi, di mana masyarakat berhak mempertanyakan konsistensi kebijakan dengan dampaknya di lapangan.