Dalam dokumen itu, Rapat Harian Syuriah PBNU menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan dua Wakil Rais Aam. Hasil musyawarah kemudian menetapkan dua poin penting, yakni meminta Gus Yahya mundur dalam tiga hari dan memberhentikannya dari jabatan Ketum PBNU jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Keputusan ini semakin memperkuat dinamika internal PBNU di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu-isu internasional yang menyentuh ranah keagamaan.

Situasi ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan PBNU ke depan. Beberapa pengamat menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan ketegangan internal yang sudah berlangsung cukup lama terkait sikap organisasi terhadap isu Israel dan Palestina. Sejumlah tokoh menyebut bahwa undangan kepada narasumber berkewarganegaraan Israel, meski dilakukan dalam konteks akademik, tetap menimbulkan resistensi kuat di tingkat akar rumput Nahdliyin. Dalam konteks kelembagaan, keputusan rapat tersebut dianggap sebagai langkah menjaga marwah PBNU di mata publik dan dunia internasional.

Pada sisi lain, sebagian kalangan memandang bahwa perkembangan ini menjadi ujian tersendiri bagi kepemimpinan Gus Yahya yang sejak awal membawa agenda pembaruan organisasi. Banyak pihak menunggu bagaimana PBNU akan merespons dinamika ini, termasuk apakah dialog internal akan dibuka secara lebih luas atau keputusan rapat akan dijalankan sepenuhnya tanpa negosiasi. Sejumlah PWNU daerah juga disebut tengah memantau situasi untuk menentukan sikap masing-masing melihat arah kebijakan Syuriah PBNU.