Pemerintah menegaskan bahwa UMK berlaku khusus bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja yang telah bekerja lebih lama, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah yang merujuk pada kemampuan industri dan penilaian kinerja. Pemerintah daerah juga diminta memperketat pengawasan agar seluruh perusahaan mematuhi ketentuan ini, terutama di sektor padat karya yang mempekerjakan banyak tenaga kerja.

Dengan diumumkannya daftar UMK 2025 secara lengkap, pemerintah berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkannya sebagai acuan perencanaan tahun depan. Penyesuaian upah minimum ini diharapkan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta menjaga stabilitas industri di Jawa Barat. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan roda ekonomi berjalan seimbang antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.